Kedua pejabat ini dievakuasi oleh puluhan personel aparat kepolisian setempat karena ratusan pendemo semakin beringas. Setelah dievakuasi, kedua pejabat tersebut langsung diamankan polisi. Sementara itu, Bupati Jakobus Putileihalat sejak Senin kemarin tidak berada di kantornya.
Sebelumnya, pada Senin kemarin, keduanya sempat menemui pendemo. Namun, tuntutan pendemo tidak dapat disanggupi oleh kedua pejabat tersebut. Hingga kini, pendemo masih berunjuk rasa di kantor bupati setempat. Mereka mengancam akan membakar kantor bupati jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Ratusan pendemo ini pun sempat terlibat kericuhan dengan petugas satpol PP dan aparat kepolisian saat hendak masuk ke dalam kantor bupati, tetapi dihalang-halangi. Dalam orasinya, pendemo meminta Bupati Jakobus Putileihalat segera bertanggung jawab atas kebijakannya memberikan SK kontrak kepada ratusan CPNS yang dinyatakan lolos seleksi pada tahun 2010.
Pendemo menilai kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pendemo bahkan menuding jika apa yang dilakukan merupakan tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. "Ini bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami menilai ini sebuah kejahatan sistematis yang harus dapat dipertanggungjawabkan," teriak koordinator aksi, Hasyim Lussy, disambut yel-yel ratusan pendemo lain.
Untuk diketahui, kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kabupaten SBB sebanyak 225 orang. Namun, Pemda SBB menaikkannya menjadi 450 orang. Akibat kebijakan tersebut, 225 CPNS tidak diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena dianggap ilegal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah setempat lalu mengeluarkan kebijakan memberikan SK CPNS sesuai kuota kepada 225 CPNS, dan sisanya diberikan SK honorer.