|
BERITA |
OLAHRAGA |
HUMOR |
SEKS |
RAMALAN BINTANG |
"Unsur gelar pahlawan yang disyaratkan pemerintah sudah terpenuhi. Untuk itu, kami menuntut pemerintah agar mempercepat anugerah gelar pahlawan kepada Gus Dur," tegas Wakil Sekretaris DKW Garda Bangsa Jawa Timur, Arie Rangkuty, Sabtu (10/11).
Terlebih lagi, masih menurut dia, sebagai mantan Presiden RI, Gus Dur memang layak mendapat gelar pahlawan. "Indikatornya, Gus Dur banyak mengajarkan kerukunan dan menghargai kemajemukan bangsa."
Arie juga menilai, penundaan gelar pahlawan yang dianugerahkan kepada Gus Dur oleh pemerintah, alasannya tidak jelas. Menurutnya, Gus Dur sudah memenuhi persyaratan yang diamanatkan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomer 20 tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. "Semua syarat sudah terpenuhi, tapi mengapa pemerintah masih menunda?" ujarnya.
Tak hanya itu, Garda Bangsa Jawa Timur juga mendesak pemerintah agar memasukkan peristiwa 'Resolusi Jihad' menjadi dokumen resmi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Alasannya, peran serta ulama Nahdlatul Ulama (NU) sangat besar dalam peristiwa 10 November.
"Pada 23 Oktober, Kiai Hasyim Asy'ari mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang terkenal dengan resolusi jihad. Hingga akhirnya, pesantren-pesantren di Jawa dan Madura menjadi markas pasukan reguler pasukan Hizbulloh dan Sabilillah. Bahkan sejumlah pengajian yang digelar di sejumlah tempat berubah menjadi pelatihan menggunakan senjata," tutur Arie.
Dia juga menceritakan, setelah pertemuan antara KH Hasyim Asy'ari dengan Presiden Soekarno, kakek Gus Dur itu kemdian memanggil KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syamsuri dan kiai-kiai lainnya dari Jawa dan Madura. "Beliau meminta para kiai untuk berkumpul di Surabaya untuk membahas perjuangan di Surabaya."
Tapi celakanya, keluh Arie, perjalanan sejarah panjang NU dalam perang kemerdekaan itu, tidak masuk ke dalam pendidikan sejarah.
"Peran dan kiprah NU dalam Resolusi Jihad yang menjadi cikal bakal perjuangan 'Arek-Arek Soerabaja' pada peristiwa 10 November, seolah lenyap begitu saja di buku-buku sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu, kami menginginkan pemerintah untuk menghormati juga pejuang-pejuang dari golongan Nahdliyin," kata dia mengakhiri ceritanya.
