TARIF DASAR LISTRIK NAIK 15 PERSEN

Bagikan Artikel Ini :

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui permintaan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik 15 persen tahun depan. Langkah ini diperlukan untuk menghemat subsidi bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik yang kalau tidak dinaikkan mencapai Rp93,5 triliun.

Dengan kenaikan TDL tahun depan akan ada penghematan subsidi BBM sekitar Rp14 triliun. Subsidi BBM untuk listrik dan kendaraan tahun depan dianggarkan pemerintah lebih dari Rp360 triliun.

Kita tentu sependapat bahwa anggaran harus dipergunakan secara lebih terarah. Jangan sampai kemudian kita tidak mempunyai anggaran yang memadai untuk pembangunan. Subsidi BBM untuk tahun depan jauh lebih tinggi daripada anggaran pendidikan, apalagi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur.

Hanya saja kita pun harus mempertanyakan, mengapa subsidi untuk listrik bisa melonjak sampai di atas Rp 90 triliun? Apakah ini karena kenaikan harga minyak dunia ataukah karena kesalahan dalam kebijakan?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengingatkan langkah kebijakan peningkatan kapasitas listrik terpasang yang mengandalkan pembangkit disel. Saat menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan mengambil langkah cepat dengan memperbanyak pembangkit tenaga disel.

Untuk memenuhi janji tidak akan ada pemadaman listrik, pembangkit tenaga disel memang merupakan jawaban paling cepat. Namun ketika harga solar kemudian naik tinggi seperti sekarang, maka negara harus menanggung kenaikan subsidi BBM untuk listrik dari semula Rp40 triliun menjadi Rp90 triliun.

Pemerintah seharusnya berani mengakui adanya kesalahan dalam kebijakan. Sebab, kalau pemerintah konsisten dengan program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang berbasis batu bara, maka beban subsidi itu tidak akan seberat seperti sekarang.

Seperti kita ketahui, program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama seharusnya selesai tahun 2009. Namun kenyataannya baru sekitar 60 persen saja dari program tersebut yang bisa dilaksanakan.

Dengan lebih mengandalkan batu bara yang ada di dalam negeri, seharusnya sekarang ini sudah melaksanakan program 10.000 MW tahap kedua. Apalagi dengan harga batu bara dunia yang sedang menurun seperti sekarang, seharusnya kita bisa melakukan efisiensi secara besar-besaran.

Pemerintah selalu meminta masyarakat untuk menghemat energi. Namun kenyataannya pemerintah sendiri tidak melakukan penghematan itu. Pemerintah justru memilih pembangkit listrik yang harganya lebih mahal dan membebani anggaran pemerintah sendiri.

Ketika beban itu dirasakan memberatkan anggaran negara, pemerintah meminta masyarakat untuk menanggungnya. Padahal kalau saja pemerintah tidak salah dalam menjalankan kebijakannya, maka tidak akan ada beban anggaran yang harus ditanggung negara dan tidak perlu ada pengalihan beban anggaran kepada masyarakat.

Sekarang ketika pemerintah salah mengambil kebijakan, lalu apa tanggung jawab yang harus dipikul oleh pejabat yang mengambil keputusan itu? Mengapa hanya masyarakat yang diminta untuk berkorban, padahal kesalahan itu jelas-jelas ada pada pemerintah yang mengambil keputusan.

Aneh bahwa Komisi VII DPR tidak jeli untuk melihat akar persoalannya. Mereka mendukung saja permintaan pemerintah untuk menaikkan TDL 15 persen tahun depan, hanya dengan alasan untuk mengurangi beban subsidi listrik.

Seharusnya DPR meneliti betul kenaikan subsidi yang lebih dari Rp50 triliun dalam dua tahun terakhir ini. DPR seharusnya mempertanyakan pemerintah atas kesalahan kebijakan yang terjadi dan meminta rincian langkah koreksi yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

Kita bukan bermaksud tidak mau ikut menanggung beban subsidi BBM yang memberatkan. Kalau kita sekadar mengikuti apa yang diinginkan pemerintah, maka tidak pernah akan terjadi efisiensi seperti yang kita inginkan. Kenaikan TDL hanya akan membebani masyarakat dan membuat dunia usaha kita sulit untuk bisa bersaing.

Sebab persoalannya bukan pada harga minyak dunia yang terus membumbung tinggi. Persoalannya adalah karena kekeliruan pemerintah dalam memilih energi untuk pembangkit listrik yang ada. Sungguh tidak adil apabila masyarakat yang lalu harus menanggung kekeliruan itu.

Jangan Lupa :