|
BERITA |
OLAHRAGA |
HUMOR |
SEKS |
RAMALAN BINTANG |
"Saya menginginkan jajaran Kementerian Perekonomian nanti memikirkan bersama dengan DKI berbicara sangat komprehensif. DKI sendiri punya program tentu saja, tapi tentu DKI memerlukan bantuan dari pemerintah Pusat," kata Hatta di Kantor Presiden, Jumat (18/1).
Hatta melanjutkan, Pemprov DKI tetap menjadi ujung tombak karena telah memiliki master plan, baik sistem transportasinya maupun penanggulangan banjirnya. Misal, pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) sekaligus bagian dari program yang melibatkan pemerintah pusat.
"Jadi kalau mau bertanya apakah pemerintah pusat terlibat, sejak itu sudah terlibat," ujarnya.
Sebagai realisasinya, pemerintah pusat dan pemprov menunggu grand design dari Belanda tentang pembangunan DAM, reklamasi, dan semua upaya menyelesaikan masalah banjir di DKI secara komprehensif.
"Kemudian BKT harus kita tuntaskan dengan mengajak masyarakat juga untuk tidak sembarangan membuang sampah, ini pekerjaan besar jangan dianggap enteng. Buktinya BKT itu cepat sekali tersidementasi dan hampir sebagian besar dari sumbatan aliran air itu karena masalah sampah. Jadi jangan tambal sulamlah," pungkasnya.
