ISU IBU KOTA NEGARA AKAN DIPINDAHKAN MENCUAT LAGI

Bagikan Artikel Ini :

Pusat bisnis, jalan utama seperti MH Thamrin dan Sudirman berubah menjadi sungai. Berbagai permukiman di lima wilayah, serta di daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang tak ubahnya bak danau.

Ribuan, bahkan jutaan warga kerepotan, kantor-kantor pun diliburkan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dibuat tak berdaya, rakyat pun pasrah.

Pindahkan ibu kota negara. Jakarta sudah tak layak lagi dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Wacana lama itu mencuat kembali. Tokoh masyarakat, elite partai, eksekutif, legislatif, serta para tokoh masyarakat menganggap itu merupakan pilihan yang harus segera dilakukan. Biarkan Jakarta menjadi kegiatan bisnis, seperti dilakukan Amerika Serikat terhadap New York, dan Kuala Lumpur di Malaysia.

Pemindahan ibu kota bukan hal baru, tidak tabu. Pemindahan pusat pemerintahan justru langkah jitu dalam mengembangkan pembangunan. Amerika Serikat sudah lama melakukan itu, ketika memutuskan memindahkan ibu kota negara dari New York ke Washington, kemudian Brasil memindahkannya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, serta Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahan federal administratif ke Putrajaya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di era kepemimpinannya yang tinggal setahun lagi, selayaknya mengambil peluang. Jakarta telah terlalu sering dihantam banjir, kota yang sudah penuh sesak, hingga pinggir kali, kolong jembatan pun dimanfaatkan pendatang sebagai permukiman. Bantaran kali berubah fungsi, taman di pinggir jalan berubah menjadi tempat usaha, dari tambal ban hingga usaha pijat, bahkan tempat mesum alias perdagangan seks liar.

Pemindahan ibu kota bisa dimanfaakan SBY sebagai legacy , peninggalan yang akan dikenang. Apabila Presiden Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator, Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, maka SBY dengan keputusan memindahkan ibu kota bisa dikenang sebagai seorang presiden yang berpikiran maju dan berani mengambil keputusan.

Ingat, wacana tentang pemindahan ibu kota Indonesia bukan hal baru, tetapi telah mencuat sejak presiden pertama Indonesia, Soekarno. Bahkan Soekarno sudah menetapkan pilihan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai pengganti Jakarta. Jauh sebelum itu, Belanda-ketika masih menjajah negeri ini-juga memiliki rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke kota lain.

Pemindahan ibu kota sudah merupakan kebutuhan mendesak. Tentu saja rencana itu harus diseriusi, tidak hanya muncul ketika Jakarta dilanda banjir, kemudian hilang ditelan musim. Tentunya harus matang, termasuk daerah pilihan. Apalagi sejak jauh-jauh hari berbagai penelitian sudah menghasilkan pilihan bahwa ibu kota harus segera pindah ke luar Pulau Jawa. Beberapa kota di Kalimantan, termasuk Palangkaraya, menjadi alternatif utama, karena dinilai baik dalam segala hal, termasuk bebas dari ancaman gempa

Jangan Lupa :