|
BERITA |
OLAHRAGA |
HUMOR |
SEKS |
RAMALAN BINTANG |
Mereka menilai Kepala Negara tak mampu menjamin rakyatnya dalam menjalankan ibadah. Begitu pun halnya Pemkab Bekasi yang tak mengizinkan jemaat membangun tempat ibadah sendiri.
"Bukan cuma Pemda, pemerintah pusat juga lempar tanggung jawab. Sibuk sama cucu dan bikin lagu," kata Palti Panjaitan selaku Pendeta HKBP Filadelfia usai kebaktian Natal di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (25/12/2012).
Menurut Palti, Pemkab Bekasi tidak menginginkan adanya gereja dibangun di wilayahnya. Selama ini, dari 117 gereja hanya empat yang diberi izin resmi. Padahal, 117 gereja itu juga belum dapat menampung jumlah jemaat di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
"SBY sebelumnya menjamin aman, tapi nyatanya kita babak telur dibentrokkan sama Satpol PP. Lapis berikutnya polisi, baru kemudian warga," jelasnya.
Palti menambahkan, selain kepada pemerintah, jemaat HKBP Filadelfia juga mengaku kecewa dengan pihak kepolisian yang urung melindungi mereka. Polisi hanya menjadi penonton ketika jemaat diusir dan teraniaya akibat tindakan massa intoleran.
"Polisi mendesak kami mundur. Dari belakang barikade, warga melempar air kencing, air comberan, batu atau apapun yang bisa dlempar. Polisi melihat tapi cuma membuat barikade," kesalnya.
Sementara itu, Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto mengatakan kepolisian telah mengantisipasi kemungkinan insiden bentrok jemaat dengan massa intoleran. Pasalnya, lokasi yang akan dibangun gereja masih bersengketa dan disegel pemerintah daerah.
"Kita tetap lakukan monitoring. Kita lakukan antisipasi, memfasilitasi agar tidak menjadi konflik," kata Agus.
Menurutnya, alasan masyarakat sekitar menolak kehadiran gereja HKBP Filadelfia lantaran lokasi tersebut belum mendapat surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkab Bekasi.
