"Tadi Pak Hatta Rajasa kena macet dari arah bandara ke sini," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/12/2012) malam.
Rapat yang batal berlangsung ini merupakan lanjutan dari rapat dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, sepekan lalu. Rapat dengan Kementerian Keuangan buntu karena Agus meminta proyek mass rapid transit (MRT) tersebut dikaji ulang, khususnya kelayakan bisnis hingga anggarannya.
Oleh karena itu, Jokowi diminta Menko Perekonomian untuk membuat nota tertulis terkait permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk keberlanjutan megaproyek MRT.
"Intinya, tadi Menko Perekonomian minta surat tertulis, dari kami mintanya apa. Nanti, ya, akan langsung dikirim, mungkin hari Senin. Suratnya sudah disiapkan, nanti diantarkan," kata Jokowi.
Di dalam surat yang akan dikirimkan Pemprov DKI kepada Menko Perekonomian, Jokowi pun telah menurunkan negosiasi beban pengembalian pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA). Selama ini beban pengembalian yang telah disepakati adalah 42 : 58. Dengan itu, Jokowi mengupayakan pembagian beban menjadi 70 : 30.
Jokowi selalu keukeuh untuk mempertahankan angka 70 : 30 agar beban Pemprov DKI tidak berat sehingga subsidi tiket yang diberikan Pemprov DKI tidak besar. Namun, di dalam surat tertulis itu, Jokowi menurunkan beban pengembalian menjadi 60:40.
"Intinya pemerintah pusat ya lebih tinggi," kata Jokowi.
Meskipun demikian, Jokowi menyatakan hampir ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI untuk menjalankan proyek MRT tersebut.
"Intinya beliau (Menko Perekonomian) memberikan lampu hijau. Akan tetapi, untuk berapa persentasinya pembagian beban itu nanti biar beliau saja yang sampaikan," katanya.